Namun menurut warga, A berbohong. Sebab, armada truk mereka saja ada 150 unit dan semuanya beroperasi.
“Jadi, kalau setiap hari 3 trip satu truk, maka 150 truk dikali 3 trip jumlahnya, jadi, berapa itu hasilnya setiap hari,” ucap seorang warga yang berada di lokasi.
Apalagi, A mengaku mereka sudah beroperasi sejak 2 bulan yang lalu, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2021. Ironisnya, tidak ada uang yang masuk ke PAD Pemkab Langkat karena aktivitas mereka ilegal. Anehnya, aparat Pemkab Langkat dan aparat keamanan diduga tutup mata.
Setelah menghentikan aktivitas galian C ilegal ini, anggota DPRD Langkat memanggil Camat, Kepala Desa dan Kapolsek setempat.
Kepada ketiganya, mereka meminta agar mengawasi dengan ketat kawasan tambang galian C PT AP3.
“Jadi sebelum keluar izinnya, jangan dibolehkan lagi mereka bekerja. Kita harus tegas, karena ini menyangkut hukum dan keadilan. Masak quarry (tambang galian C, red) yang tidak memiliki izin seperti ini dibiarkan beroperasi,” kata anggota DPRD Langkat.
Baca Juga: Aksi Jilid II GMPM Minta Kadis PUPR Madina Dicopot Dan Diperiksa
Seusai meninjau langsung ke lapangan, para anggota dewan itu pun bergerak ke Kantor PT HKI Zona 1 Binjai – Stabat, guna melaporkan hasil temuan mereka.
Kepada humasnya, Arya P, mereka pun meminta PT HKI agar tidak menerima material dari perusahaan yang tidak memiliki izin.
