3. Apa tanggapan abangda selaku humas di PT HKI terkait adanya dugaan bahwa PT HKI menerima tanah urug dari pemilik galian C ilegal?.
Chandra Irawan pun menjawab. “Ya bang, benar saya Humas PT HKI.
Tetapi, untuk staetment apapun saya tidak berhak menjawab, harus izin pimpinan, terkait berapa jumlah kebutuhan. Itu bagian teknik yang tahu volumenya dan mungkin tidak bisa di publikasikan secara rinci. Untuk point 3 sudah dijawab oleh pimpinan kami berikut linknya,” katanya singkat.
Berdasarkan link salah satu situs media online yang dikirimkan Chandra Irawan diketahui bahwa, General Superintendent (GS) PT HKI Sunardi ST membantah adanya dugaan penerimaan material ilegal untuk pembangunan Jalan Tol Binjai – Langsa. Semua penerimaan barang dan jasa pada proyek strategis nasional (PSN) tersebut, sudah sesuai dengan konsep Good Corporate Governance (GCG).
Baca Juga: Ini 7 Pemegang IUP Non Logam dan Batuan Komoditas Tanah Urug Yang Aktif di Kabupaten Langkat
“Penerimaan barang dan jasa yang kita lakukan, sudah melalui proses verifikisa yang ketat. Sehingga, sangat kecil sekali terjadi adanya dugaan penyimpangan. Kita bisa pastikan, barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi,” kata Sunardi, Kamis (10/8/2023) siang.
Selain itu, kata pria berdarah Jawa tersebut, sesuai dengan konsep GCG, PT HKI menolak segala bentuk praktik penyuapan dan penyimpangan lainnya. Proses penerimaan barang dan jasa, mulai dari penawaran awal hingga ke tahap pengambilan keputusan.
Hal itu awalnya dilakukan oleh tim Divisi Teknik, kemudian dilanutkan ke Divisi Suplai Chain Management (SCM). Setelah itu, penerimaan kontrak diputuskan oleh Project Manajer pada setiap proyek.
“Begitulah kurang lebih alur penerimaan barang dan jasa dari seluruh vendor atau rekanan untuk bisa bekerja sama dengan PT HKI. Dalam hal ini, PT HKI merupakan kontraktor utama proyek pembangunan Jalan Tol Binjai – Langsa. Khususnya di wilayah Sumatera Utara,” tegas pria yang sudah melanglang buana dalam proyek pembangunan jalan tol se – Indonesia itu.
