Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 1 menyatakan bahwa definisi UMKM adalah sebagai berikut.
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Penggali Kubur dan Penyapu Jalan tidak termasuk dalam kategori UMKM
sebagaimana dimaksud dalam UU No 20 Tahun 2008.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Langkat agar memerintahkan TPID
Pemkab Langkat dalam mengusulkan penerima bantuan pengendalian inflasi
