MEDAN-Portibinews: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengatakan Sumut memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dalam mendukung terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan.
Sumut memiliki wilayah yang luas, baik darat maupun laut. Wilayah darat sekitar 72 juta hektare, lahan sawah sekitar 348.000 hektare, dan luas lahan kering satu juta hektare.
“Ini adalah potensi yang sangat besar, bila dikelola dengan baik akan mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk Sumut sekitar 15 juta orang,” kata Pj Gubernur Hassanudin saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional tentang Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Ballroom Bank Sumut, Lantai 10, Jalan Imam Bonjol, Nomor 18 Medan, Sabtu (14/9).
Menurut Hassanudin, isu pangan menjadi salah satu persoalan global dan juga masih menjadi permasalahan di Sumut. Terutama karena berkontribusi penyumbang inflasi dari bergejolaknya harga pangan.
“Saat kita bicara ketahanan pangan, khususnya di Sumut, ada dua isu utama yakni bergejolaknya harga-harga pangan, terutama beras sebagai sumber pangan utama masyarakat sebagai penyumbang inflasi terbesar yakni 0.64 % pada September 2023, dan yang kedua adalah belum semua komoditas pangan mampu swasembada,” jelasnya.
Dikatakannya, indeks ketahanan pangan Sumut mengalami penurunan dari 78,3 tahun 2021 menjadi 71,22 tahun 2022, tentu ini harus menjadi perhatian bersama. Indeks ini merupakan indek komposit yang terdiri dari aspek ketersediaan, keterjangakauan, keamanan maupun keberlanjutan.
Baca Juga: Dies Natalis STMIK Royal Ke-20 gelar berbagai Event Lomba, Kuliner UMKM, dan Safety Riding
Dijelaskannya, Pemprov Sumut dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan telah melakukan berbagai kebijakan dan program antara lain, mempertahankan dan meningkatkan swasembada beras melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong hilirisasi hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dengan mempromosikan ekonomi sirkuler, dengan konsep pertanian terpadu atau agro industri, mendorong penguatan kelembagaan petani dan kemitraan dengan pola close loop, dengan memotong mata rantai agar pasokan lebih cepat sampai ke konsumen.
Hassanudin juga menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemprovsu tidak terlepas dari masih banyaknya persoalan di sektor pertanian tanaman pangan, antara lain ketersediaan bibit unggul yang bersertifikat belum mencukupi, pemanfaatan ketersediaan air, sarana produksi yang terbatas, hama dan cuaca, SDM dan kelembagaan petani yang berdampak pada penurunan produktivitas dan menganngu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dia berharap, PIKI bisa membantu Pemprov Sumut memberikan solusi dan gagasan agar produktivitas pertanian meningkat sehingga ketahanan pangan Sumut bisa terus terjaga.
