imbuh Bahlil Lahadalia, membawa kembali usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam acara puncak HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025 lalu.
Bahlil mengatakan bahwa partainya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan tersebut.
Presiden Prabowo yang saat itu hadir pun langsung menanggapi usulan yang disebutkan oleh Bahlil.
Baca Juga: Soal Reformasi Polri, Ray Rangkuti Sebut Langkah Awalnya Harus Ganti Kapolri
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Bahlil sempat menanggapi usulan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pertengahan tahun ini.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya, saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa usulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.
Baca Juga: Konflik Internal NU Menghangat, Mahfud MD Menilai Akar Persoalan Berhubungan dengan Proyek Tambang
“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa? Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” tuturnya.
