MEDAN-Portibinews: Aksi massa yang mengatasnamakan Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 menilai tindakan cawe-cawe yang dilakukan aparat keamanan dan juga pejabat pemerintahan di Sumatera Utara termasuk Pj Gubsu menjelang Pilgubsu 2024 telah melanggar kesucian demokrasi.
“Seharusnya Pilgubsu 2024 berjalan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku namun kenyataannya membiarkan terjadinya cawe-cawe dari beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota karena merasa dilindungi oleh aparat keamanan,” teriak Azhari, kordinator lapangan massa aksi demo saat menyampaikan pernyataan sikap di depan Markas Poldasu Jl. Sisingamangaraja Medan, Senin (18/11/2024).
Dugaan cawe-cawe tersebut, Azhari menyebutkan, apabila Kapoldasu tidak mampu memberikan tindakan terhadap cawe-cawe yang terjadi di lingkungan Kepolisian maupun terhadap para pejabat, maka sebaiknya Kapoldasu mengundurkan diri.
Baca Juga: Polrestabes Medan Kembali Ambil Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Begal
“Kami atas nama Rakyat Sumatera Utara meminta Kompolnas untuk mengambil tindakan kepada Kapoldasu apabila cawe-cawe ini terus berjalan dan mengganti Kapoldasu dengan orang yang jujur dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa keberpihakan atau kepentingan salah satu pihak,” ujar Azhari.
Massa yang mengatasnamakan Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada, berharap agar pihak aparat harus mengambil tindakan tegas, khususnya terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Sebut saja, Plt Bupati Tapsel secara terang-terangan memberi tekanan kepada para ASN agar berpihak kepada salah satu pasangan.
Baca Juga: Tolak Syarat TOEFL untuk Seleksi CPNS, Seorang warga Gugat Ke Mahkamah Konstitusi
“Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, sama saja merusak marwah Kapoldasu karena dinilai tidak mampu mengambil tindakan terhadap oknum Plt Bupati Tapsel yang dinilai arogan dan merusak sistem demokrasi,” sebut Azhari.
Dijelaskan Azhari, Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tidak akan tinggal diam apabila demokrasi ini dinodai oleh pihak aparat keamanan maupun pejabat yang berkuasa saat ini.
