SUMATERA SELATAN-Porribinews: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa terjadinya korupsi di tubuh BUMN dan BUMD sangat Menghambat pembangunan dan ini perlu segera dilakukan penanganan
Hal itu ditegaskannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi: Wujudkan Badan Usaha dan Badan Layanan Umum Yang Bersih di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel). 7 November 2023
Baca Juga: Kejati Sumut Hentikan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Simalungun
Pendidikan masyarakat yang menjadi core business KPK selain pencegahan dan penindakan, dilakukan untuk membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas maupun budaya antikorupsi.
Lewat kampanye dan sosialisasi antikorupsi, KPK melakukan internalisasi ke siswa sekolah hingga pejabat negara.
Alex memaparkan bahwa KPK melakukan kampanye dan sosialisasi antikorupsi guna internalisasi ke siswa sekolah hingga pejabat negara. “Sebenarnya kontrol dan transparansi di keluarga sebagai langkah awal pencegahan korupsi. Anak-anak kita perlu tahu berapa pendapatan orangtuanya, sehingga mereka mawas diri dan bisa mengontrol apa yang dimiliki orangtuanya, korupsi atau tidak,” kata Alex.
Baca Juga: Mahfud MD Sampaikan ICMI Sebagai Rumah Besar Yang Melahirkan Berbagai Inspirasi
Alex juga menyampaikan pendidikan atau kampanye antikorupsi dilakukan untuk memunculkan kesadaran bahwa korupsi berdampak ke banyak hal, baik sosial hingga budaya.
“Anak yang mengetahui pendapatan riil orangtua tidak akan minta ini dan itu di luar batas kemampuan orangtuanya. Proses seleksi mahasiswa baru dengan praktik suap juga bisa dicegah dari situ. Maka sepatutnya orangtua transparan terhadap anggota keluarganya yang lain,” ujarnya.
Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Agustina Arumsari, menyebut kasus korupsi yang terjadi di BUMN dan BUMD menghambat pembangunan nasional sehingga harus dimitigasi.
Baca Juga: Buku Politik Pertahanan Karya Dr Dahnil Anzar Simanjuntak dibedah di UNPAB Medan