” Korupsi yang ditangani BPKP dalam tubuh BUMN atau BUMD umumnya melibatkan orang-orang berpengaruh atau Politically Exposed Person (PEP). Mereka menjadikan BUMN atau BUMD sebagai Special Purposes Vehicle (SPV),”Ujar Agustina
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Selatan (Sumsel) SA Supriono mengatakan bahwa GCG juga bagian dari tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat kepada BUMN dan BUMD.
Baca Juga: Buku Politik Pertahanan Karya Dr Dahnil Anzar Simanjuntak dibedah di UNPAB Medan
“Good Corporate Governance (GCG) lebih efektif untuk meminimalisir penyimpangan. GCG bisa untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,” katanya.
