Jika kepala daerah selaku pemegang saham terlalu mengikat dan melakukan intervensi, maka BPD lanjut Ganjar tidak akan maju. Belum lagi, adanya praktik kotor dalam dunia perbankan, yakni korupsi.
"Pengalaman 10 tahun saya mendampingi kawan-kawan pengelola bank daerah, saya tegaskan yang di luar kebijakan tidak boleh (diintervensi). Maka kemudian, hal-hal yang sifatnya mengganggu, kami turun tangan sendiri. Sehingga, GCG bisa berjalan," pungkasnya.
