MEDAN-Portibinews: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dedy Aksyari Nasution ST menjemput aspirasi masyarakat lewat pelaksanaan Reses Masa Sidang II Tahun ke Empat Tahun Anggaran 2023 di Jalan Bromo Lorong Sosial, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kamis (18/5/2023).
Hadir dalam reses tersebut antara lain, Sekcam Medan Area Muhammad Hafiz, Lurah Tegal Sari III Irwansyah, Perwakilan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMK) Kota Medan Sabar R Lubis dan Ismail Siregar, serta ratusan warga daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.
Dalam reses tersebut, anggota dewan yang duduk di Komisi IV ini banyak menerima keluhan dari konstituennya, seperti persoalan banjir dan pelayanan Program Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap masih belum maksimal.
Baca Juga: Surya Citra Media Bagikan 1.697 Set Top Box Untuk Warga Tembung Kota Medan
Seperti diungkap B.Nasution, tokoh masyarakat ini mengeluhkan persoalan banjir yang disampaikannya kepada anggota legislatif, namun realisasinya hingga kini tidak ada.
“Baru Pak Dedy Aksyari Nasution yang hadir di tempat kami ini untuk mendengar apa yang menjadi keluhan warga yakni banjir. Kalau anggota dewan yang lama, hingga sekarang apa yang kami sampaikan Alhamdulillah tidak ada realisasinya, bahkan tak pernah kemari,” ungkapnya.
Juliani boru Nainggolan, warga Lorong Sosial juga mengutarakan hal serupa. Ibu rumah tangga ini menyarankan agar dilakukan pengorekan drainase dimulai dari hulu bukan hilir.
Baca Juga: Erick thohir: Perjuangan Luar Biasa Indonesia-vietnam, Tim Sepakbola maju ke Final SEA Games Kamboja
“Kalau bisa buat gorong-gorongnya hingga ke sungai Denai. Saya yakin, setelah dikorek dan diangkut sampah maupun lumpur, tidak bakal terjadi banjir. Selama ini yang dikorek drainasenya dari hilir saja. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan pak Dedy kepada dinas terkait,” ujarnya.
Abdul Halim Nainggolan, warga setempat juga menyarankan bangunan yang berdiri di atas drainase dari gang kolam hingga ke kawasan Pasar Merah agar ditertibkan. Sebab, menurutnya hal itu berdampak kepada kelancaran air yang mengalir terutama terjadinya penumpukan sampah.
Sementara Nur, ibu rumah tangga yang berdomisili tak jauh dari lokasi reses mempertanyakan pelayanan program UHC, yang katanya cukup membawa KTP ke rumah sakit sudah memeroleh pelayanan kesehatan gratis.
Baca Juga: Usai Apel, Tim Gabungan Jajaran Pemko Medan Gotong Royong Bersihkan Sungai Deli
Sementara dia sudah tercover di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan membayar tiap bulannya. “Kalau sudah begitu, ngapain lagi kita ikut BPJS Kesehatan,” tanyanya.
Sebaliknya, Putri Wulansari tidak merasakan manfaat dari program UHC tersebut. Dia mengatakan pada tanggal 15 Desember 2022 lalu, disuruh membayar pelayanan di salah satu rumah sakit. Padahal, katanya, program UHC telah diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2022.