Perlu diketahui, bahwasannya selama ini Ganjar telah mengarungi jabatannya sebagai Gubernur dua periode.
Beragam perubahan telah terjadi pada wilayah Jawa Tengah, misalnya tatanan birokrasi yang semakin melenggang maju dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Sapo Pulo Pakpak Bharat Bantu Air Bersih Warga
Untuk konteks berani serta bernyali pun juga telah dibuktikan Ganjar, salah satunya melalui sikap menentangnya terhadap aliran radikalisme.
Tak main-main bagaimana laku seorang Ganjar dalam menyuarakan penentangannya terhadap gerakan hitam yang mengatasnamakan agama. “PK* gak boleh, HT* gak bleh, FP* gak boleh. Tidak sesuai, silahkan check out.”
Lantang dan sangat mudah dipahami bukan?
Jika dibandingkan dengan kandidat Capres lain, menurutku hanya Ganjar yang berani bertutur kata demikian.
Baca Juga: Inilah rahasia resep Telur Gabus Keju yang menggoyang lidah
Terlebih, Ganjar juga tak segan akan mencopot jabatan bagi oknum yang terpapar paham radikalisme.
Tindakan Ganjar tersebut sejalan dengan apa yang telah ditempuh oleh Jokowi selama menjadi Presiden. Pada tahun 2017 silam, Jokowi telah resmi membubarkan 6 ormas radikal, salah satunya HT*.
Tak sekedar mengenyahkan saja, namun Jokowi memuluskan pembubaran tersebut dengan meneken Perppu untuk mengubah UU 17/2013 tentang Ormas.
Bukan hanya menolak paham radikal secara blak-blakan saja, namun Ganjar juga melawan tindakan pungli secara terang-terangan.
Pungutan liar (pungli) memang sudah terlalu lama menjamur, bahkan menjadi budaya tersendiri.
Barangkali sobatku masih ingat tentang bagaimana murkanya seorang Ganjar kala mendapati kegiatan pungli di jembatan timbang, yang notabenenya berada di tubuh birokrasi pemerintahannya.
