MEADN-Portibibews: Komnas Perempuan Berdialog dengan DPRD Kota Medan tentang Memorialisasi 25 Tahun Tragedi Mei 98, kerja sama yang dapat dilakukan DPRD Kota Medan adalah melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan di media sosial.
Komnas Perempuan kembali melakukan kunjungan kerja ke kota Medan, Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini berkenaan dengan agenda peringatan 25 Tahun Reformasi, Memorialisasi Tragedi Mei 98. Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia, wilayah terjadinya Kerusuhan Mei 98.
Agenda yang dilakukan Komnas Perempuan yakni membangun dialog dengan DPRD Kota Medan, selaku penyelenggara Pemerintahan di kota Medan.
Baca Juga: Buka Website La Roche-Posay Untuk Cek Permasalahan Kulitmu Gratis
Selasa, 2 Mei 2023, Komnas Perempuan berkesempatan untuk berdialog dengan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE. beserta jajarannya di gedung DPRD Kota Medan. Komnas Perempuan yang diwakili oleh Komisioner Veryanto Sitohang Komisioner Bahrul Fuad, dan Badan Pekerja Siti Cotijah, hadir bersama tiga mitra lainnya yakni Dr. Rosramadhana, M.Si. (Akademisi UNIMED), Ferry Wira Padang (Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan) dan Carolina Simanjuntak (Program Officer Aliansi Sumut Bersatu).
Veryanto Sitohang menyampaikan, sejak tahun 2020 Komnas Perempuan telah menelurusi jejak Tragedi Mei 98 di Kota Medan. Informasi yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa, peristiwa di Medan tidak hanya meliputi penjarahan, kerusuhan, namun juga terjadi kekerasan susila.
Khususnya kekerasan yang dipicu oleh politik identitas yang menyasar etnis Tionghoa, telah mengakibatkan para korban trauma dan terpaksa bungkam.
Tahun ini, tepat peringatan 25 Tahun Reformasi, memorialisasi Tragedi Mei 98 sedang dibangun di UNIMED sebagai lokus terjadinya kekerasan susila.
Baca Juga: Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Sidak Hari Pertama ASN Masuk Kerja
“Kekerasan seksual di kampus saat Mei 98, telah membangunkan jiwa kemahasiswaan saya untuk menolak lupa. Maraknya tindak kekerasan seksual hingga saat ini, mendorong UNIMED untuk melakukan pencegahan dengan membangun monumen Tragedi Mei 98, serta membentuk Satgas PPKS,” ujar Rosramadhana.
Pemerintah Indonesia melalui Pidato Presiden RI Joko Widodo, menyatakan penyesalan mendalam atas terjadinya 13 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu di Indonesia termasuk peristiwa Kerusuhan Mei 98.
Presiden akan mengupayakan penyelesaian yudisial dan non yudisial dalam rangka memenuhi hak-hak korban, membuat memorialisasi untuk mencegah keberulangan persitiwa pelanggaran HAM.
Penting diingat bahwa selain merawat ingatan dengan memorialisasi Tragedi Mei 98, kita juga mesti jeli melihat situasi untuk mencegah keberulangan. Tahun-tahun politik, hingga waktu Pemilihan Umum Presiden 2024 adalah masa krusial dimana politik identitas seringkali digunakan demi merebut suara masyarakat.
Baca Juga: May Day, Andi Gani dan Said Iqbal Merapat kerumah Ganjar Pranowo Bentuk relawan buruh
