JAKARTA-Portibinews: Penolakan terhadap sistem demokrasi terpimpin di negara Republik Indonesia banyak ragam komentar dan pernyataan untuk menghempang sistem yang dinilai mencederai demokrasi seperti yang dilakukan Partai Buruh.
Sistem presidential threshold juga dipermasalahkan oleh para pegiat demokrasi maupun partai-partai yang masih baru dan belum ikut dalam kontestasi pemilihan umum atau pemilu periode sebelumnya sebab akan banyak memangkas partai-partai kecil.
Partai Buruh mengajak seluruh elemen gerakan sosial, masyarakat kelas pekerja, akademisi, dan rakyat yang peduli pemilu bersih untuk menolak sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar, presidential threshold 20 persen, dan parliamentary threshold 4 persen,seperti dikutip dari lama www.partaiburuh.or.id.
Baca Juga: BURT DPR RI Puji Layanan Unggulan RS Royal Prima Medan Dibidang Jantung Dan Stroke
dari pandangan beberapa kalangan, dalam sistem ambang batas dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara garis besar bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Maka dari itu diharapkan, dengan adanya presidential threshold jumlah peserta atau calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dapat terkerucut. Namun, pendapat mengenai adanya presidential threshold di Indonesia secara garis besar terbagi menjadi 2 kubu, Pro dan Kontra.
Baca Juga: Heboh pengobatan alternatif,Video pesulap merah tantang Ida Dayak, emang dimana salahnya
Dengan adanya presidential threshold dianggap tidak akan memiliki masalah besar walaupun akan berpotensi menguntungkan partai besar atau partai yang sukses dalam pemilu sebelumnya. Ini dikarenakan mayoritas partai politik akan tetap membentuk koalisi untuk lebih memperkuat pondasi dalam pelaksanaan pemilu. Dalam sejarah pemilu Presiden dan Wakil Presiden kekuatan figur menjadi faktor utama masyarakat dalam menentukan pilihan.
Pada presidential threshold juga menimbulkan beberapa kejanggalan maupun celah. Salah satu celah yang dapat ditimbulkan oleh adanya presidential threshold adalah politik transaksional dan imbal balik dalam pembentukan koalisi sehingga akan berdampak pada kabinet. Ini dikarenakan biaya politik yang tinggi dalam mengusung dan melalui tahapan proses pemilu.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Air Masyarakat, Edy Rahmayadi Bangun Instalasi Pengolahan Air Johor
