Dico menerangkan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar, selalu dilakukan kolaborasi antara pemprov dan pemkab, atau pemkot.
"Kolaborasi antara pemprov dan pemkab. Harapannya, upaya pencegahan harus bisa dimaksimalkan. Slogan provinsi (Mboten Korupsi Mboten Ngapusi) dan itu diterapkan di Kendal, sehingga pemprov dan pemkab harus bersinergi," tuturnya.
Baca Juga: Pengasuh Ponpes Buntet: Kami Yakin Pak Ganjar akan Mewujudkan Indonesia Emas
Pada kepemimpinannya di Jateng, Ganjar sukses membangun sistem pencegahan korupsi antara lain dengan menerapkan kurikulum antikorupsi di sekolah, membangun desa antikorupsi, hingga komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih lewat sikap tegasnya kepada ASN.
Pada dua periode kepemimpinannya Ganjar juga menciptakan berbagai inovasi. Misalnya layanan aduan online LaporGub, menggratiskan biaya pendidikan, menggencarkan reformasi birkorasi, dan program-program lainnya.
Baca Juga: Pengasuh Ponpes Buntet: Kami Yakin Pak Ganjar akan Mewujudkan Indonesia Emas
Ketegasan Ganjar dalam memerangi perilaku koruptif membuahkan hasil yang memuaskan. Provinsi Jawa Tengah menjadi juara umum penghargaan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jateng menyabet empat penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik. Penghargaan itu diberikan KPK kepada Jateng saat puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara daring, Rabu (16/12/2020).
Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan dari KPK pada 2021, karena memeroleh nilai 94,55 dalam capaian Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2021.
Baca Juga: Pengasuh Ponpes Buntet: Kami Yakin Pak Ganjar akan Mewujudkan Indonesia Emas
