JAKARTA-Portibinews: Usai demo Agustus 2025, tim Komisi Reformasi Polri kini sudah resmi dibentuk dengan dua versi, yakni versi internal Polri dan versi dari Presiden Prabowo.
Menanggapi pembentukan Komisi Reformasi Polri tersebut, Ketua Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI), Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si. menyebut bahwa tim tersebut dibuat untuk memperbaiki aktivitas kepolisian.
Dedy menyoroti tentang perbaikan aktivitas kepolisian saat hadir dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) yang digelar pada Selasa, 11 November 2025 malam.
Reformasi Polri Bukan Perbaikan untuk Institusi, tapi Budaya Pelayanan
Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, menurut Dedy menitikberatkan pada perubahan dan perbaikan policing atau aktivitas di kepolisian.
“Terkait reformasi kepolisian, kan dibagi dua yaitu Polisi yang terikat institusi disebut dengan police dan satu lagi adalah policing, yaitu aktivitas kepolisiannya,” kata Dedy.
“Nah, yang menjadi persoalan itu kan sekarang bukan di institusinya menurut saya, tapi di policing-nya. Jadi, policing reform, bukan police reform, bukan reformasi kepolisian, tapi reformasi aktivitas kepolisian,” jelasnya.
Dedy kemudian memberikan contoh tentang aktivitas kepolisian yang diperbaiki oleh tim tersebut, yakni berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Polisi kepada masyarakat.
“Yang salah itu kan aktivitasnya orang melayaninya nya tahun depan baru dilayani misalnya. Nah, itu kan pelayanan-pelayanan yang enggak bagus kan aktivitas kepolisian. Bukan organisasinya,” lanjutnya.
Sementara menurut Dedy, police reform adalah yang berkaitan dengan struktur organisasi sehingga berbeda dengan perbaikan pada aktivitas pelayanan.
Dedy Tabrani: Secara Organisai, Polri Sudah Bagus
Dengan mengesampingkan perbaikan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, menurut Dedy, Polri sudah baik secara kelembagaan dan organisasi.