JAKARTA-Portibinews: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai tambahan suntikan dana untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari uang hasil pengembalian kasus korupsi.
Ide penggunaan uang pengembalian kasus korupsi kepada negara untuk LPDP itu dilontarkan oleh Presiden Prabowo saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin, 20 Oktober 2025.
Secara khusus, Presiden Prabowo menyebut uang Rp13 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak mentah (CPO) yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan yang diterima secara simbolis pada hari yang sama.
Mengenai permintaan Prabowo menggunakan uang tersebut untuk LPDP, Menkeu Purbaya mengatakan prosesnya masih butuh waktu.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Ogah Danai 'Family Office'
Menkeu Purbaya: Tahun Depan Baru Bisa
Menkeu Purbaya menyanggupi suntikan anggaran ke dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP seperti arahan dari Presiden Prabowo.
Meski begitu, dana yang berasal dari bagian Rp13 triliun uang pengembalian korupsi itu tidak serta merta bisa dilakukan di tahun 2025, namun ia menjanjikan pada tahun 2026.
“Saya belum diskusi detailnya, tapi diperintahkan diminta ditambahkan ke LPDP,” kata Menkeu Purbaya kepada awak media usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin malam, 20 Oktober 2025.
“Kalau tahun depan sih bisa, kalau sekarang nggak bisa,” imbuhnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Diungkap Mahfud MD, KPK Sarankan Buat Laporan Resmi
Wamen Stella Christie: Bakal Mulai Pemetaan dan Koordinasi dengan LPDP
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) akan memetakan kebutuhan LPDP sesuai dengan pidato Prabowo.
“Ya tindak lanjutnya kita akan langsung memetakan bersama dengan LPDP,” ucap Stella kepada awak media di Kompleks Istana Negara pada Senin, 20 Oktober 2025.