JAKARTA-Portibinews: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan aktivitas nelayan di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tetap mendapat perhatian di tengah pembangunan tanggul beton oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan perusahaan yang mengelola proyek tersebut wajib memberikan dana corporate social responsibility (CSR) kepada para nelayan yang terdampak.
Menurut Pramono, kesepakatan itu lahir setelah pertemuan antara Pemprov DKI, PT KCN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dari pembicaraan tersebut, pemerintah menjamin nelayan tetap bisa beraktivitas secara normal, meski ada proyek pembangunan breakwater atau pemecah gelombang yang menjadi bagian dari pengembangan pelabuhan Marunda.
“Perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Minggu 14 September 2025.
Ia menambahkan, mekanisme penyaluran dana CSR ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir, terutama mereka yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan proyek.
Skema bantuan juga diharapkan tidak hanya bersifat kompensasi, tetapi mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dalam jangka panjang.
Baca Juga: Gubernur Pramono Anung Ungkap Rencana Bangun Memorial Kerusakan Fasum Akibat Demo Agustus 2025
Pramono menyebut, pemerintah ingin pembangunan pelabuhan di kawasan tersebut berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.
Dengan adanya tanggul beton, wilayah Cilincing juga diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.
Sebelumnya, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi, menjelaskan bahwa proyek tanggul ini telah berjalan sejak 2010 dan kini progresnya mencapai 70 persen.
Struktur beton tersebut merupakan breakwater yang dirancang untuk mendukung operasional pelabuhan.