“Kalau jalan tol, tanahnya dibayar negara. Kalau kereta cepat, perusahaan yang bayar. Angkanya bisa 15 triliun. Harusnya ini bisa diatur ulang,” sebutnya.
Ia menambahkan, logika subsidi di sektor transportasi publik bukan hal baru. Pemerintah bahkan sudah mengeluarkan lebih dari 10 triliun rupiah per tahun untuk subsidi MRT, BRT, dan LRT di Jabodetabek yang melayani jutaan penumpang setiap hari.
Meski begitu, hal tersebut berbeda dengan kereta cepat yang menyasar kalangan menengah ke atas, proyek Whoosh menimbulkan dilema antara kebanggaan nasional dan efisiensi fiskal.
Pertanggungjawaban dan Transparansi
Berkaca dari kontroversi yang kini menjerat proyek Whoosh, hal itu menunjukkan perlunya kejelasan tanggung jawab atas keputusan politik di masa lalu yang kini dianggap membebani publik.
“Tidak adil bagi anak-anak bangsa ini, cucu-cucu kita, menanggung beban sebesar ini hanya karena dulu tidak ada yang berani bersuara,” terang Akbar Faizal.
Di sisi lain, kini akar persoalan Whoosh bukan semata pada utang atau bunga pinjaman, melainkan pada keputusan kebijakan dan model pembiayaan yang sejak awal dianggap tidak transparan.
