Saat ini, kata Prabowo, Indonesia memiliki lebih dari 1.000 BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan. Prabowo menilai angka tersebut tidak efisien dan berpotensi menghambat produktivitas.
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pengurangan jumlah BUMN akan difokuskan pada peningkatan efisiensi, profitabilitas, serta tata kelola yang lebih sederhana dan transparan.
3. Reformasi untuk Efisiensi dan Daya Saing
Prabowo menegaskan, reformasi ini bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Presiden ke-8 RI itu menilai banyak BUMN yang masih belum memberikan hasil optimal bagi negara karena lemahnya sistem manajemen dan kurangnya orientasi bisnis modern.
Langkah rasionalisasi, kata Prabowo, diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih sehat, lincah, dan berdaya saing tinggi, dengan fokus pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat.
4. Pemimpin Politik Harus Pahami Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pentingnya pemahaman ekonomi bagi para pemimpin politik.
Baca Juga: Proses Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny: Tim SAR Pakai Alat Berat Usai Masa Golden Time Berakhir
Mantan menteri pertahanan itu menilai banyak pejabat publik yang belum memiliki kedekatan dengan dunia bisnis dan data ekonomi yang faktual.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ucapnya.
Prabowo mendorong generasi muda yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memperdalam pemahaman di bidang ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berpihak pada kemajuan nasional.
