Terjun ke Lokasi Tambang
Pada Jumat, 6 Juni 2025 yang juga bertepatan dengan Idul Adha 2025, Bahlil bersama Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat langsung turun ke Sorong dan melihat langsung kondisi di beberapa pulau di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Bahlil menjelaskan, beberapa perusahaan berada di pulau kecil dinilai rawan terhadap kerusakan lingkungan.
"Kalau kita lihat di media sosial, seolah Piaynemo ini pusat pariwisata Raja Ampat dan seolah-olah sudah menjadi kerusakan lingkungan," ungkap Menteri ESDM.
Baca Juga: Dilaporkan ke Bareskrim karena Barak Militer, Dedi Mulyadi: Mungkin Mau Cari Perhatian
Kemudian, Bahlil menuturkan status masing-masing perusahaan tambang. PT Gag Nikel memiliki kontrak karya sejak 1998, dengan luas 13.136 ha di Pulau Gag, dan sudah beroperasi sejak 2018.
Sementara empat perusahaan lainnya memiliki status IUP Operasi Produksi: PT Kawei Sejahtera Mining (5.922 ha), PT Mulia Raymond Perkasa (2.193 ha), PT Anugerah Surya Pratama (1.173 ha), dan PT Nurham (3.000 ha). Keempatnya tidak memiliki RKAB aktif pada 2025.
"Dari semua ini, yang diberikan RKAB hanya PT Gag Nikel, yang lainnya tidak diberikan," tegas Bahlil.
Lapor ke Presiden Prabowo
Setelah kunjungan ke lapangan, Bahlil mengaku dirinya kembali ke Jakarta pada Sabtu, 7 Juni 2025, dan langsung melaporkan hasil temuannya kepada Seskab Teddy dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi.
Bahas Temuan di Lapangan
Pada Senin, 9 Juni 2025, Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas temuan lapangan dan masa depan IUP di Raja Ampat.
Dalam ratas tersebut, Bahlil menyatakan pihaknya melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas, agar Kementerian ESDM mempunyai data yang komprehensif.
Rapat yang juga dihadiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh keempat perusahaan tersebut.
