Solo -Portibinews: Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih tampak berbondong-bondong mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Surakarta, Jawa Tengah.
Kunjungan itu dilakukan dalam suasana Lebaran, yang disebut sebagai silaturahmi biasa. Namun, di tengah situasi transisi kekuasaan, langkah para menteri ini menuai respons politik.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, turut angkat suara merespons intensitas pertemuan para menteri dengan Jokowi.
Menurut Mardani, bersilaturahmi adalah hal baik, tetapi ia memberi catatan penting soal potensi munculnya konflik kewenangan dalam pemerintahan.
"Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani kepada wartawan pada Jumat 11 April 2025Baca Juga: Usai Viral Liburan Tanpa Izin ke Demul, Lucky Hakim Bisa Kena Sanksi Diberhentikan dari Jabatan Bupati Indramayu Selama 3 Bulan
Ia mengingatkan bahwa saat ini pemerintahan sudah berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Maka dari itu, ia berharap agar momen Lebaran tidak disalahartikan sebagai bentuk pengaruh ganda dalam pemerintahan.
"Bagaimanapun, presiden kita Pak Prabowo dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi," lanjut Mardani.
Menurutnya, Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara tentu memahami hubungan personal antara para menterinya dengan Jokowi.
Namun, ia tetap menekankan pentingnya menghindari kesan dualisme kekuasaan.
"Ini pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua," ucapnya lugas.
Kunjungan sejumlah menteri ke rumah Jokowi dimulai sejak Rabu malam 9 April 2025, saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BKKBN Wihaji bersama keluarga menemui Jokowi.
