JAKARTA-Portibinews: Terkait polemik dengan pelaksanaan pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bahwa China meminta jaminan utang dari APBN ditanggapi berbagai pihak termasuk anggota DPR RI yang mengatakan kurang etis.
Anggota DPR RI Bakri HM meminta pemerintah bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya menjadsikan APBN Indonesia sebagai penjamin hutang proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung (KCJB). Pemerintah harus berpikir panjang dan tegas terkait hal ini.
Baca Juga: Setelah viral dimana-mana, rame-rame lampu pocong Pemko Medan disoal Komisi IV
Permintaan pihak China mengenai Kereta Cepat Jakarta bandung harus diperkuat dengan APBN sangat mengejutkan. Karena pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.
"Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masduk (jadi pembiayaan KCJB)), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN," ujar anggotaKomisi I DPR RI ini.
Baca Juga: Jelang Lebaran 1444 H Kapolda Sumut pastikan jalur lalulintas diperbatasan Sumut-Sumbar lancar
bamyak komentar dari statemen anggota Komisi 1 ini diantaranya adalah dari @nunalambuaty, bayaran utang negara bisa ringan kalau gaji dan tunjangan DPR gak segede sekarang.
Kemudian @rendyjunior93, makanya jangan bodoh dengan rayuan China proyek mangkrak utang membengkak sekarang APBN mau jadi jaminannya udah bagus dulu ambil penawaran Jepang aja.
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” ujar Bakri kepada Parlementaria saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN. Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari APBN.
Baca Juga: Camat Percut Sei tuan harapkan masyarakat hidup sehat sehari-hari sebagai pokok dasar keluarga
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Untuk itu, Legislator Dapil Jambi itu pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya. “Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.
Baca Juga: BAP laporan dugaan korupsi Dinas Pangan Labuhanbatu DAK TA 2021 Rp.500 juta belum diteken
