Zulkarnain juga mengakui bahwa pengelolaan SDM di bidang keuangan dan aset daerah menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya rotasi, mutasi, dan promosi pegawai.
Hal ini menyebabkan sering kali dibutuhkan pelatihan ulang bagi SDM baru, terutama mereka yang akan menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, bendahara penerimaan dan pengeluaran, hingga bendahara pembantu.
“Setiap pegawai yang baru menduduki jabatan terkait keuangan dan aset daerah harus memahami tata cara pengelolaan yang benar. Oleh karena itu, meskipun anggaran yang kami alokasikan cukup besar, kegiatan ini masih jauh dari cukup mengingat ruang lingkup pengelolaan yang begitu luas,” tambahnya.
Baca Juga: Perusahaan Ini Dituntut Kelompok Warga Altadena, Diduga Penyebab Kebakaran Hebat di Los Angeles
Meski begitu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sepanjang 2024 berhasil meningkatkan kinerja SDM.
Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan siklus APBD dan pengelolaan aset daerah yang berjalan efektif dan terstruktur di seluruh OPD.
“Efektivitas kegiatan ini terlihat dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bahkan, pada tahun ini, Pemko Medan berhasil meraih beberapa penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tutur Zulkarnain.
Zulkarnain berharap kegiatan ini terus berlanjut dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat SDM agar pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya ini, Pemko Medan membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan dan aset yang lebih baik.
Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa integritas dan kompetensi SDM tetap menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Kota Medan.
