Antisipasi Pelanggaran Pemilu, Menko Polhukam Bicara Pentingnya Penegakan Hukum Terpadu

Photo Author
- Rabu, 9 Agustus 2023 | 20:14 WIB
Foto: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan perlunya penegakkan hukum terpadu untuk antisipasi kecurangan pemilu (Kemenpolhukam )
Foto: Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan perlunya penegakkan hukum terpadu untuk antisipasi kecurangan pemilu (Kemenpolhukam )

Surabaya-Portibinews: " Gakkumdu dan instrumen-instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu karena demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar,” kata Menko Mahfud saat membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, di Surabaya pada Selasa, (8/8/2023).

 

 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menegaskan pentingnya sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilihan umum pada 2024 mendatang.

“Gakkumdu dan instrumen-instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu karena demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar,” kata Menko Mahfud saat membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, di Surabaya, Selasa, (8/8/2023).

Baca Juga: SMP Negeri 1 Salak Pakpak Bharat Gelar Pembinaan Karakter Siswa Dampak Kenakalan Remaja

Pada forum bertema ‘Wujudkan Pemilu Bersih' ini, Mahfud juga mengingatkan perlunya antisipasi terhadap beberapa penyakit Pemilu, seperti kemungkinan terjadinya politik uang atau upaya memenangkan Pemilu dengan pembelian dukungan.

Menurutnya, politik uang dapat dilakukan secara borongan melalui pejabat-pejabat di desa atau kecamatan, maupun secara eceran seperti serangan fajar.

Baca Juga: Relawan Ganjarist Optimis Jokowi Dukung Ganjar, Masyarakat Sudah Tau

“Demokrasi akan menjadi liar, akan menjadi merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegaskan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya,” tegas Menko Polhukam.

Kemudian Mahfud menjelaskan, ancaman terhadap Pemilu lainnya yang dapat menyebabkan polarisasi adalah politik identitas. Menurut Mahfud, terdapat perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik, dimana setiap orang memiliki ikatan primordial seperti agama, suku, atau ras.

Baca Juga: Hanya Empat Polsek di Sumatera Utara Yang Menyediakan Ruang Tahanan Anak

“Apakah memilih berdasar (ikatan primordial) itu boleh? Ya boleh, tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasikan orang lain,” kata Mahfud.

Dalam kesemapatan ini, Menko Mahfud juga berpesan kepada mahasiswa. Mahfud berharap agar dalam penyelenggaraan Pemilu serentak nanti juga turut ikut mengambil peran.

Baca Juga: SMP Negeri 1 Salak Pakpak Bharat Gelar Pembinaan Karakter Siswa Dampak Kenakalan Remaja

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ferra Hariyanto

Tags

Rekomendasi

Terkini

X