JAKARTA-Portibinews: Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menilai proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (ekspor pasir laut) tidak transparan dan minim partisipasi publik.
Dirinya meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut dan ekspor pasir laut.
Baca Juga: Ternyata Ini Modus Tindak Korupsi di Kabupaten Pemalang Melibatkan Oknum Bupati
Fransiskus mengatakan bahwa diskusi dan kajian naskah akademis juga tidak melibatkan DPR dan dibuka ke publik.
Seharusnya produk perundang-undangan disertai dengan konsultasi publik dan sosialisasi.
”DPR RI akan memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan dan motif dari terbitnya PP tersebut. Kami sama sekali tidak tahu-menahu dan diajak diskusi tentang aturan ini. Proses pembuatannya tertutup dari publik. Kami baru tahu setelah PP ini keluar,” kata Fransiskus.
Baca Juga: Pemkab Deli Serdang Usulkan BKP Sebesar Rp 54 Miliar
Fransiskus menyebut pemerintah seharusnya transparan terhadap kebijakan yang sangat berdampak pada masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
Penyusunan PP yang terkesan sepihak dikhawatirkan hanya sekadar berorientasi ekonomi dan penerimaan negara, tetapi melupakan pertimbangan ekologi.
Baca Juga: Ratusan Warga Singkuang Madina Datangi DPRD Tuntut Plasma Untuk Masyarakat Petani