KALTIM-Portibinews: Komisi III DPR RI mendorong perlunya sinergi bersama peradilan di wilayah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/10/2023).
"Dalam kunjungan kali ini Komisi III DPR RI juga meminta penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan realisasi anggaran Semester I tahun 2023, program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsinya," urai Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.
Baca Juga: Apeksi Medan Tekuk TNI AD Pada Pertandingan Persahabatan Sepakbola
Pangeran juga menyinggung terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, Komisi III DPR RI meminta data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) namun belum dieksekusi.
Demikian juga identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi.
Baca Juga: Kejari Binjai Lakukan Pemeriksaan Dugaan Korupsi Penyertaan Modal di PDAM Tirtanadi
Komisi III DPR RI juga ingin mendengar penjelasan terkait program peningkatan integritas dan kapasitas di wilayah peradilan.
“Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim, pembinaan dan penanganan terhadap hakim dan panitera yang bermasalah; serta koordinasi yang selama ini dilakukan bersama dengan Komisi Yudisial," ujarnya.