Pria yang kini menjadi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri itu menyampaikan bahwa orientasi organisasi kini dianggap mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu menjadi fondasinya.
"Saya begini loh, merindukan NU yang taat pada ulama, tidak rebutan proyek. Gak ada itu urusan ngurus perusahaan, ngurus tambang, ngurus itu dulu gak ada," lanjutnya.
Mahfud menilai keterlibatan sejumlah pihak dalam urusan ekonomi dan proyek bisnis turut menyebabkan ketegangan internal.
Hal ini dianggap memunculkan perubahan karakter organisasi dan melemahkan nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh para ulama pendiri.
Sindiran: “Bukan PBNU, Tapi PTNU”
Dalam penjelasannya, Mahfud MD menyampaikan kritik tajam terkait arah gerak institusi.
Ia menggunakan istilah “PTNU” untuk menggambarkan bagaimana dinamika internal mirip dengan sebuah perusahaan yang memiliki pemegang saham dan struktur manajerial.
"Jadi bukan PBNU, PTNU akhirnya. Perusahaan terbatas akhirnya. Antara pemegang saham, betul. Kemudian ada komisaris, ada direksi," pungkasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ia menilai konflik saat ini lebih berkaitan dengan perebutan akses dan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan persoalan ideologi atau prinsip organisasi.