JAKARTA-Portibinews: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait evaluasi kebijakan.
Surat itu berisi tentang permintaan evaluasi total atas seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Adapun para menteri yang mendapat surat adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
“Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan,” tutur pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Bandung pada Senin, 1 Desember 2025.
“Kalau bahasa NU-nya taubatan nasuha,” sambungnya.
Evaluasi Total atas Kebijakan Lingkungan dan Tata Ruang
Cak Imin menegaskan perlu adanya koreksi total terhadap pengelolaan hutan, tata ruang, eksploitasi sumber daya alam, hingga mitigasi bencana.
Menurutnya, bencana besar yang terjadi di Sumatera bukan hanya disebabkan faktor alam semata, melainkan juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian panjang.
“Ancaman bencana itu ada di depan mata kita akibat dua hal, yang pertama lingkungan kita yang kritis akibat kesalahan kita sendiri,” ucapnya.
Cak Imin menilai, langkah evaluasi bukan hanya respons sesaat, tetapi harus berupa perubahan kebijakan secara menyeluruh agar bencana tidak terus berulang.
“Yang kedua perencanaan dan antisipasi yang rendah dari kita semua sebagai bangsa,” lanjutnya.