JAKARTA-Portibinews: Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang terjadi pada pekan lalu kembali menyeret perhatian publik terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkini, Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menonaktifkan sementara puluhan dapur MBG menjadi sinyal keras pemerintah yang tidak ingin main-main dengan keselamatan penerima manfaat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat pada program unggulan negara harus dijaga dengan standar ketat.
Di sisi lain, muncul pula wacana baru di parlemen. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengusulkan agar dapur MBG dipusatkan langsung di sekolah.
Menurutnya, ide itu bisa mengurangi beban berat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memperpendek rantai distribusi yang rawan bermasalah.
Lantas, bagaimana sejauh ini perubahan kebijakan baru yang diterapkan BGN buntut kasus keracunan massal dalam program MBG, dan apa saja usulan terbaru dalam menyikapi peristiwa tersebut? Berikut ulasan selengkapnya.
Evaluasi Menyeluruh dari BGN
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang sempat menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dalam hal keselamatan di program MBG.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujar Nanik kepada awak media di Jakarta, pada Selasa, 30 September 2025.
BGN menyebut 56 SPPG kini tengah menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika ditemukan kelalaian, sanksi tegas hingga pencabutan izin dapat dijatuhkan.
Semua Dapur Wajib Punya Test Kit
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto pernah menegaskan setiap dapur MBG wajib dilengkapi alat uji makanan sebagai standar baru pencegahan keracunan.