Prabowo juga menekankan pentingnya standar dapur MBG hingga kualitas prosedur yang diterapkan para SPPG dalam pelaksanaan MBG di sekolah.
“Saudara-saudara, 30 juta penerima kita bangga, kita risau masih ada kasus keracunan," tegas Prabowo kepada awak media di Jakarta, pada Senin, 29 September 2025.
"Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan semua dapur harus punya test kit,” imbuhnya.
Usulan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
Dari kursi parlemen, Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR menilai beban SPPG terlalu berat dengan target 3 ribu porsi per hari. Said lalu mengusulkan agar dapur MBG dialihkan ke pihak sekolah.
“Bebannya terlalu berat kalau 3 ribu, disesuaikan saja 1.000 atau pemerintah ambil posisi ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025.
Baca Juga: Pemprov Sumut Terapkan Sistem Turap Tangani Jalan Amblas di Kecamatan Batang Serangan
Menurutnya, kantin sekolah bisa direhabilitasi dan difungsikan sebagai dapur lokal. Cara ini dianggap lebih efektif menjaga kualitas karena distribusi hanya untuk satu sekolah.
Tantangan Teknis di Lapangan
Di lain kesempatan, Kepala BGN, Dadan Hindayana mengungkapkan masalah utama berasal dari teknis memasak dan distribusi program MBG.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama," terang Dadan saat meninjau korban keracunan massal di Cipongkor, KBB, pada 23 September 2025 lalu.
"Kami minta agar mereka mulai masak di atas jam setengah dua agar waktu antara masak processing dengan delivery tidak lebih dari 4 jam,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pergantian pemasok bahan baku mendadak di Banggai yang berujung pada penurunan kualitas makanan. BGN kini memperketat aturan agar setiap perubahan pemasok dilakukan secara bertahap.
Dengan dinamika ini, evaluasi program MBG jelas akan menghadapi tantangan besar. Kendati demikian, publik sepakat hal tersebut demi menjaga keselamatan para penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia dari risiko keracunan massal.
