MEDAN-Portibinews: Komisi E DPRD Sumatera Utara resmi menutup rapat dengar pendapat (RDP) terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2025. Penutupan dilakukan karena menganggap RDP dengan Disdik terkait SPMB sudah tidak ada gunanya lagi.
Soalnya, kepala dinas pendidikan Sumut Alex Sinulingga membuat Komisi E DPRD Sumut kecewa karena tiga kali diundang RDP tidak datang. Lagi pula proses penerimaan siswa baru sudah dimulai.
Menurut informasi dewan, Kadis tidak hadir karena mendampingi Gubsu menerima aspirasi massa dari ojol. Jika benar, apa hubungan Disdik dengan ojol sehingga mengabaikan undangan RDP.
Namun, DPRD menegaskan pengawasan tetap berjalan dan berbagai langkah konkret segera ditempuh. Salah satu langkah penting yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) SPMB 2025 dan Posko Pengaduan.
Usulan ini disampaikan oleh Anggota komisi E Hendra Cipta dan Meryl Rouli Saragih. Usulan ini mendapat dukungan penuh dari pimpinan komisi E dan seluruh anggota komisi.
“Satgas ini penting agar proses SPMB berjalan jujur dan transparan. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan secara langsung melalui posko pengaduan yang akan dibuka,” ujar Meryl saat rapat di ruang Komisi E, Selasa (21/5)/2025).
Satgas ini nantinya akan melibatkan DPRD, unsur pendidikan, serta masyarakat sipil seperti LSM. Posko pengaduan juga akan menyediakan hotline sebagai saluran resmi pelaporan dugaan kecurangan.
Baca Juga: Luna Maya Pernah Pasrah Tak Bisa Nikah, Melaney Ricardo Ingatkan Rumah Tangga Tak Selalu Indah
Dalam rapat, juga disorot berbagai persoalan di lapangan seperti potensi “double seat” (satu siswa memiliki dua kursi), ketimpangan jalur mutasi orang tua, serta dugaan praktik diskriminatif dalam jalur prestasi antara SMA dan SMK.
“Kami tidak ingin ada lagi praktik kelas pagi dan sore di sekolah negeri. Ini menyalahi aturan. Menteri pun sudah tegas soal ini,” tegas Subandi, Ketua Komisi E.
Terkait jalur mutasi, banyak kepala sekolah menyatakan kebingungan terhadap batas waktu pindah orang tua, khususnya bagi anggota TNI/Polri. DPRD menilai penting adanya penegasan satu tafsir dalam petunjuk teknis (juknis) agar tidak menimbulkan multi interpretasi di lapangan.
Tak hanya itu, dewan juga menyinggung soal kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama menyangkut pendaftaran daring, pemerataan kualitas sekolah, serta penyalahgunaan data seperti kartu keluarga (KK) untuk jalur zonasi.