BANDUNG-Portibinews: uasnya wilayah Indonesia dengan cakupan geografi yang cukup siginifikan dan cukup unik membuat pemerintah harus semakin berpikir serta memiliki strategi yang khusus untuk menjawab tantangan terkait pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi. Oleh karenanya, Kemenko Polhukam mendorong semua stakeholder terkait untuk mengatasi permasalahan blankspot guna pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.
"Memasuki tahun terakhir dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur telekomunikasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di daerah 3T yaitu terdepan, tertinggal dan terluar, belum merasakan mudahnya berkomunikasi dan juga merasakan internet dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Demikian juga saat ini masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami blankspot meskipun tidak termasuk di wilayah 3T," ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Blankspot guna Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/10/2023).
Baca Juga: 14 Orang diamankan dalam Razia Gabungan Yang digelar Polda Sumut
Menurut Arif, masalah ketidakmerataan akses internet tersebut menjadi tantangan terbesar yang tidak hanya dihadapi Indonesia tetapi juga di seluruh negara. Disampaikan bahwa, terjadinya kesenjangan dalam telekomunikasi ada beberapa faktor yang sudah dicermati yaitu, karena kondisi geografi yang bervariasi dan juga infrastuktur yang terbatas sehingga menyebabkan sulit dan mahalnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kemudian, keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun manusia, dapat menjadi kendala yang khusus terutama dalam membangun infrastruktur telekomunikasi untuk yang merata di seluruh Indonesia.
Faktor lainnya yaitu regulasi dan birokrasi. Menurut Arif, pemberlakuan perizinan yang kurang tepat telah menjadi hambatan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. “Kita sudah menangani hal ini, ada beberapa kegiatan yang menjadi hambatan utama terjadinya keterlambatan pembangunan telekomunikasi di daerah,” katanya.
Baca Juga: Korpri Kecamatan Kisaran Barat Juara Umum Porkab Korpri Kabupaten Asahan
Faktor selanjutnya yakni kebijakan pemerintah, terutama dalam menyikapi pengembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi akses internet dan komunikasi di seluruh negeri ini. Faktor terakhir yakni kondisi keamanan, terutama di daerah-darah konflik seperti di Papua menjadi kondisi khusus yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi terkendala.
“Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, seperti yang diketahui terkait dengan proyek BTS nya Bakti telah menjadi kasus tersendiri yang sekarang sedang ditangani oleh pihak penegak hukum,” kata Arif.
Arif mengatakan, Pemerintah telah berusaha mengatasi permasalahan ini dengan meningkatkan akses internet dan sinyal komunikasi sampai daerah-daerah terpencil melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, antara lain program Bakti Kominfo, Program Satria I, dan Palapa Ring yang menghubungkan jaringan telekomunikasi antar pulau-pulau besar di Indonesia.