Menurutnya, sebelum proyek Whoosh dimulai, harus ada kajian panjang dan mendalam.
“(Kajian) soal kebutuhannya, siapa target penumpangnya. Padahal, kalau perencanaan beres, 50 persen pekerjaan itu sudah selesai,” tuturnya.
ICW Tagih Kajian soal Whoosh
Dengan isu Whoosh yang tengah ramai, Almas menyebutnya sebagai momentum untuk meminta pada pemerintah agar terbuka soal kajian Whoosh.
Baca Juga: Kejagung Serahkan Penilaian Aset Harvey Moeis ke Badan Pemulihan Aset
“Soal Jakarta-Bandung ini kan ada opsi transportasi publik ya. Ada kereta, travel, dan segala macem. Mobil pribadi cuma berapa jam, jadi kan harus melewati hitung-hitungan yang rigid, kan,” terang Almas.
Almas pun tak menampik bahwa ada manfaat yang diberikan oleh Whoosh, seperti waktu tempuh yang terpangkas lebih cepat dari sebelumnya.
“Orientasi atau pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan yang ada dampak jangka panjangnya, apalagi utang, itu harus rigid bener tuh persiapan dan kajiannya,” tegasnya.
Polemik Utang Whoosh
Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, membeberkan bahwa proyek Whoosh ini awalnya Jepang yang menawarkan nilai proyek 6,2 miliar dolar Amerika dan China dengan 5,5 miliar dolar Amerika yang kemudian berkembang menjadi 6,07 miliar dolar Amerika di mana selisihnya sekitar 570 juta dolar Amerika.
Baca Juga: Masih Proses Penyelidikan, Muncul Isu Terorisme dalam Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Kerja sama pemerintah Indonesia kemudian berlanjut dengan China senilai 6,07 miliar dolar Amerika dan masih mengalami pembengkakan karena ada biaya cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika, sehingga totalnya menjadi 7,27 miliar dolar Amerika.
Dari total biaya tersebut, 75 persen pinjam dari China Development bank dan 25 persen lainnya merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebanyak 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebanyak 40 persen.
Pelunasan utang Whoosh pada China kini juga tengah didiskusikan oleh Danantara dengan negosiasi restrukturisasi pembayaran utang dari 40 tahun menjadi 60 tahun.
