Lebih lanjut, 79,6 persen menganggapnya pelanggar HAM, dan 61,3 persen menyebut ia terlibat dalam intimidasi terhadap sejumlah pihak dalam peristiwa kontroversial.
Hensat: Pemerintah Harus Pertimbangkan Kedua Sisi
Hensat menilai, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih terbelah dalam memaknai warisan kepemimpinan Soeharto.
Pria yang dikenal sebagai analis politik itu meminta pemerintah tidak hanya melihat jumlah dukungan, tetapi juga memperhatikan alasan-alasan penolakan yang muncul.
“Ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi ini harusnya bisa menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam memutuskan nantinya,” ucap Hensat.
Baca Juga: Soal Peran Tim Koordinasi MBG Bentukan Prabowo, Mensesneg: untuk Membantu Badan Gizi Nasional
“Jadi jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju,” pungkasnya.
Menurutnya, keputusan untuk memberi gelar pahlawan nasional tidak hanya soal angka dukungan, tetapi juga soal bagaimana bangsa ini memandang sejarah dengan jujur dan utuh.
Sebagai informasi, Survei Kedai Kopi dilakukan pada 5-7 November 2025 dengan metode Computerized Assisted Self Interview (CASI).
Jumlah responden mencapai 1.231 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun.
