“Akan kita pelajari dan kita negosiasikan untuk memberikan manfaat terbanyak untuk kita, kurang lebih begitu,” tambahnya.
Tapi bagi kami secara pengelola KCIC, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya bisa kami pastikan terus meningkat,” sambungnya.
Oleh karena itu, kesepakatan mengenai jalan keluar pembayaran utang, kata Dony harus selesai secepatnya bahkan ditargetkan di tahun ini.
“Harus selesai dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebenarnya secara korporasi, tinggal masalah cicilannya mau di mana. Jadi, nggak rumit,” paparnya.
Tentang tim yang negosiasi, Dony menyebutkan bahwa selain Danantara juga akan ada pihak dari pemerintah yang akan terlibat.
“Kami secara operator memberikan data mengenai struktur paling bagus untuk perusahaannya, nanti negosiasinya pemerintah juga terlibat,” kata Wamenkeu BUMN ini.
APBN Membuat Perdebatan soal Pembayaran Utang
Saat ditanya apakah APBN akan jadi pilihan dalam skema pembayaran utang, Dony mengatakan bahwa hal tersebut justru membuat perdebatan.
“Menurut saya, kita terjebak sama perdebatan itu yang sebetulnya kita akan cari opsi terbaik, belum tentu pakai itu dan kami mengikuti arahan pemerintah, yang paling penting adalah bagaimana beroperasi dengan baik,” tegasnya.
Menkeu Purbaya Tak Mau Ikut ke China
Menanggapi ajakan Danantara agar pemerintah ikut dalam negosiasi ke China soal utang Whoosh, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tak akan ikut.
Ia mengapresiasi upaya restrukturisasi utang ke China dari 40 tahun menjadi 60 tahun.
“Paling menyaksikan, kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Sebisa mungkin (saya) nggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top,” ucap Menkeu Purbaya kepada media di kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis, 23 Oktober 2025.
