Pengacara itu bahkan menegaskan sejak awal sudah memperkirakan penurunan bunga deposito akan terjadi begitu pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut.
“Saya sudah mengatakan ini hari pertama, begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencari ke Rp 200 triliun kepada bank pemerintah dan hari ini saya pas mulai buka deposito bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini?” tukas Hotman.
Skema Penempatan Dana
Sebelummya diketahui, dana sebesar Rp200 triliun itu dialokasikan ke beberapa bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta BSI Rp10 triliun.
Penempatan dilakukan dalam bentuk deposito on call tanpa lelang, dengan tingkat bunga sebesar 80,476 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR).
Secara terpisah, Menkeu Purbaya sempat mengakui kebijakan ini diharapkan menekan praktik perang bunga antar bank.
“Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi, dengan itu sendiri. Bisa bunga pinjaman turun, bisa bunga deposito turun, yang jelas cost of money turun,” ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Baca Juga: Tutut Soeharto Terseret Kasus BLBI Kemudian Layangkan Gugatan Hukum pada Menkeu RI
Dampak ke Ekonomi Riil
Menkeu Purbaya juga pernah menuturkan, dengan likuiditas berlebih, bank diminta lebih leluasa menyalurkan kredit, termasuk ke sektor produktif seperti koperasi desa atau program pemerintah lain.
Jika digunakan untuk program prioritas, maka bunga yang dibebankan ke bank oleh pemerintah hanya 2 persen, lebih rendah dari standar 4 persen.
“Jadi enggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Kami instruksikan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, bunga yang kami charge lebih rendah,” jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
Purbaya juga menegaskan, dana deposito pemerintah itu tidak akan ditarik dalam 6 bulan ke depan sehingga perbankan memiliki kepastian dalam menyalurkan kredit.
Tak Ganggu Posisi Keuangan Negara
Purbaya sempat memastikan langkah ini tidak mengganggu posisi keuangan negara karena cadangan pemerintah di bank sentral dinilai masih jauh lebih besar.
