Telisik Skandal Tanggul Beton di Cilincing, Keresahan Nelayan Dijawab Bos Swasta dengan Klaim: Cuman Bangunan Pelabuhan

Photo Author
- Jumat, 12 September 2025 | 19:36 WIB
Foto: Tanggul beton di cilincing (Instagram )
Foto: Tanggul beton di cilincing (Instagram )

Menjawab polemik tanggul beton yang sempat ramai di medsos itu, Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi akhirnya buka suara. 

Widodo Setiadi mengklaim, tanggul beton yang viral itu bukanlah pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan.

“Kami bukan bikin pulau lalu dijual atau bikin perumahan. Kami membangun pelabuhan. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah,” kata Widodo dalam konferensi pers di kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, pada Jumat, 12 September 2025.

Baca Juga: SBY: Rangkaian Demo Menyadarkan Pentingnya Dialog hingga Optimisme Indonesia yang Lebih Baik di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Widodo menjelaskan proyek pelabuhan KCN merupakan hasil kerja sama pemerintah dengan swasta. 

Pembangunan ini, lanjut Widodo, tidak menggunakan dana APBN maupun APBD. Semua infrastruktur yang berdiri nantinya akan menjadi aset negara di bawah Kementerian Perhubungan.

“Pemerintah tidak keluar uang Rp1 pun dalam proyek ini. Justru proyek ini bisa jadi contoh di daerah lain untuk menggerakkan ekonomi,” ucap Widodo.

KCN Mendata 700 Nelayan, 1000 Kapal Kecil

Dalam kesempatan yang sama, Widodo menjelaskan progres pembangunan pelabuhan sudah 70 persen. Pier 1 sudah rampung, Pier 2 ditargetkan selesai tahun depan.

Baca Juga: Menkomdigi Senang Kongres Persatuan PWI Lancar, Minta Pelantikan Pengurus Digelar di Monumen Pers Solo

Adapun, Pier 3, yang paling banyak disorot karena adanya struktur beton, disebut masih dalam proses pengerjaan.

Terkait hal tersebut, Widodo menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap keberadaan nelayan. KCN, terangnya, telah mendata 700 nelayan dan lebih dari 1.000 kapal kecil di kawasan Cilincing.

“Pertanyaannya, apakah akses nelayan tetap ada? Di gambar rencana sudah disiapkan jalur 800 meter dari Pelindo untuk keluar masuk nelayan. Jadi mereka tetap bisa melintas,” jelas Widodo.

Ia juga menyebut KCN sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas terpadu bagi masyarakat pesisir. 

Baca Juga: Mahfud MD Soroti Minimnya Interaksi Nadiem Makarim dengan Kampus saat Menjabat Mendikbud

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ferra Hariyanto

Sumber: Rilis

Tags

Rekomendasi

Terkini

X