Jakarta-Kementerian Kesehatan (Kemkes) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2023 kembali meluncurkan program beasiswa fellowship dokter spesialis dalam dan luar negeri untuk para tenaga kesehatan.
Dari laman Kemenkeu.go.id, LPDP menyiapkan beasiswa untuk Program yang diluncurkan pada Senin (8/5/2023) ini bertujuan untuk memperluas program fellowship yang diutamakan untuk layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan KIA pada berbagai bidang peminatan.
“Program ini jadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemenuhan dan pemerataan layanan subspesialistik di rumah sakit,” kata Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
Perluasan beasiswa fellowship memberikan kesempatan kepada dokter spesialis, beasiswa dokter subspesialis maupun program fellowship untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuannya. Melalui program ini, jangkauan penerima beasiswa juga lebih luas, tidak hanya dari rumah sakit pengusul pemerintah namun juga dari rumah sakit pengusul swasta.
Baca Juga: Masih Ramai jadi perbincangan, Unggahan Susi Pudjiastuti Minta Rokok saat bawa Pick up
Pada batch pertama sudah ada sekitar 643 penerima beasiswa dokter spesialis dan 20 orang penerima beasiswa dokter sub spesialis yang terdaftar di semester pertama tahun 2023. Adapun penerima beasiswa terdiri atas dokter, perawat serta tenaga kesehatan lainnya.
“Ada sekitar 643 yang mendapatkan beasiswa. Sebenarnya diberikan kuota 1000 tapi ada kendala tempat, kuota kurang, sehingga tidak semuanya terserap. Kedepan semoga bisa lebih banyak lagi,” kata Budi.
Program fellowship akan dibuka sepanjang tahun untuk seluruh dokter spesialis yang telah memiliki surat penerimaan dari unit penyelenggara dan program fellowship di dalam negeri dan luar negeri. Masa studi program Fellowship yang didanai bervariasi mulai dari yang paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.
Baca Juga: Kembangkan program SERAM Lurah Aur Dukung penanganan kebersihan di Kota Medan
Total ada 16 negara tujuan beasiswa fellowship luar negeri yang sudah terdaftar diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Tiongkok dan Vietnam.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Kemenkeu dan LPDP sangat mendukung pembangunan ekosistem kesehatan di Indonesia.
“Saya berharap teman-teman di semua lingkungan kesehatan belajar banyak. Jangan sampai fenomena yang sungguh luar biasa itu lewat begitu saja hanya tercatat didalam APBN saya, bahwa tahun 2020 saya menaikkan anggaran Rp 170 triliun jadi 300, kemudian 2021 menjadi 500 triliun dan menjadi hanya angka anggaran, tapi substansinya saya harap bisa di-capture,” harapnya.
