Karena itu, BPK memiliki wewenang untuk mengaudit Danantara.
“BPK kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO,” kata Rosan.
Baca Juga: Ketika Istana Sibuk Lantik Kepala Daerah, Ada Geliat Aksi 'Indonesia Gelap' di Jakarta
“Jadi, berita ini (kebal hukum) harus diluruskan,” imbuhnya.
Danantara akan Diawasi Banyak Orang
Saat menyapa media usai peresmian Danantara, ia mengatakan kalau pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan.
“Pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara ini harus dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance, kehati-hatian prudensial, transparan, dan penuh dengan integritas,” kata Rosan.
“Dan tentunya ini akan melibatkan, karena ini adalah milik rakyat Indonesia tentunya akan melibatkan dan berdampak memberikan asas manfaat besar kepada rakyat,” ujarnya.
Rosan juga menambahkan Danantara adalah aset jangka panjang yang harus dijaga.
“Tadi disampaikan bapak Presiden, ini adalah aset yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan sehingga dapat dirasakan juga oleh anak cucu kita ke depannya,” imbuhnya.
Mengenai pengawasan Danantara, Rosan juga meminta untuk ikut dalam pengawasan karena ini adalah hal yang masih baru.
“Karena Danantara adalah milik bangsa Indonesia, yang ikut mengawasi kita sangat banyak,” kata Rosan.
Rosan optimis dengan adanya Danantara, pertumbuhan ekonomi 8% bisa dikebut sesuai dengan target dari pemerintah.
Baca Juga: Mobil BMW Putih yang Viral karena Nopol Tak Senonoh di Malang Ternyata untuk Konten TikTok
