Pihaknya juga mempertanyakan motif penggabungan paket yang menurut asumsi sangat mudah membagikan fee kepada aparat terkait dengan kegiatan PON tersebut.
“Kami menduga tidak kurang dari 30 persen cash back yang dikembalikan kepada pejabat-pejabat tertentu. Untuk tidak menjadi fitnah dikalangan masyarakat silakan APH mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dilapangan, darimana asal usul dana Rp 42 miliar lebih tersebut dianggarkan. Berapa kebutuhan komsumsi per hari, berapa jumlah peserta yang wajib diberikan makan semua harus transparan dan terbuka,” kata Baharuddin.
Penulis: Hanifah restu putri
