JAKARTA-Portibinews: KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi mendampingi Pemprov NTB dan instansi terkait lainnya melakukan penertiban tambang emas liar di Lombok Barat yang diduga memiliki omset hingga Rp1,08 Triliun per tahun.
Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK dalam rangka mendorong optimalisasi pajak atau Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi salah satu fokus dari Monitoring Center for Prevention (MCP).
Baca Juga: Keterbukaan Informasi Publik di Sumut Nomor 5 Terbaik Tingkat Nasional
Lalu, seperti apa upaya penertiban tambang ilegal yang didorong oleh KPK? Serta, seperti apa capaian MCP dari Provinsi NTB? Temukan jawabannya dengan geser ke kiri ya!
Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi ini diharapkan dapat memaksimalkan sinergi antar instansi di NTB.
Baca Juga: Pelatih China Dipecat Jelang Laga Lawan zindonesia, ada Apa ini..
sehingga masalah tambang ilegal dapat tertangani dan Sumber Daya Alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Hanifah restu putri
