nasional

Sistem Penerimaan Negara Disorot, Hashim Djojohadikusumo Sebut Pengelolaan Pajak hingga Royalti Indonesia Parah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 19:49 WIB
foto: Hasyim Djojoharikoesumo (youtube)

JAKARTA-Portibinews: Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya sangat buruk dan termasuk yang terlemah di dunia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan sejak satu dekade lalu.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika yang digelar di Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025.

“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim dalam forum tersebut.

Hashim menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 9-10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Angka itu, menurutnya, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio penerimaan terendah di dunia.

Baca Juga: Kebakaran di Gedung Terra Drone Jakpus, Sumber Api Diduga Berasal dari Ledakan Baterai pada Lantai 1

“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.

Menurut Hashim, lemahnya penerimaan negara bukan disebabkan oleh kurangnya potensi ekonomi, melainkan buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola sektor perpajakan, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.

“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.

Ekonomi Gelap Capai 35 Persen

Hashim juga mengungkap besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang belum tercatat dalam sistem resmi negara. 

Baca Juga: Gubernur Aceh Beri Lampu Hijau untuk Bantuan dari Negara Lain: Mereka Tolong Kita, Masa Dipersulit

Mengutip data Bank Dunia, ia menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar pencatatan resmi.

Halaman:

Tags

Terkini