“Ini Uni Eropa barusan mengeluarkan EU (European Union) Deforestasi, jadi kalau saya mengirim kopi, masih harus diperiksa dulu nanamnya di mana, kan permainan ini. Kalau jual karet, karetnya nanam di mana, kan kurang asem sama kita,” jelasnya.
Baca Juga: Penetapan Status Ibu Kota Politik Dijadwalkan 2028: Otorita Pastikan Jadwal Ditetapkan oleh Presiden
Zulhas: Ada Bagian Hutan yang Bisa Dikelola
Zulhas mengambil contoh tentang Papua yang tata ruangnya harus dikelola agar fasilitas daerah makin maju.
“Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia tapi lebih dari Barat, sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah, mengambil hutannya, itu terus kebenciannya,” tuturnya.
“Padahal, Indonesia ingin agar Papua setara dengan provinsi lainnya, kita ingin mereka maju, anak-anaknya sekolah bagus, rumah sakit bagus ya tentu harus mengubah kawasan, harus ditata ruangnya,” lanjutnya.
Pemanfaatan hutan, kata Zulhas ada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang bisa digunakan untuk kebun, sawah, atau ternak.
“Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan)” sambungnya.
Baca Juga: DPR Ungkap Dugaan Manipulasi Barcode Massal: Sebut Sistem Digital BBM Subsidi Masih Bermasalah
Polemik Taman Nasional Tesso Nilo, Kawasan yang Dilindungi
Taman Nasional Tesso Nilo yang kini tengah jadi perbincangan, kata Zulhas adalah bagian hutan yang tidak boleh dirambah.
“Ada 4 juta (hektare) sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal,” ungkapnya.
“Sudah ada di tangan satgas, tidak ada izinnya. Sudah dirampas negara,” ucapnya.
Mengenai kasus Tesso Nilo, Zulhas mengaku menjadi salah satu penyesalannya karena tak bisa lebih cepat mengambilnya kembali ke negara.
“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya.