nasional

Bahlil: SPBU Swasta Setuju Ikut Impor Lewat Pertamina dengan 3 Syarat Ini

Sabtu, 20 September 2025 | 17:27 WIB
Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Instagram )

“Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur, jadi ibarat bikin teh kalau awalnya Pertamina mau jual sudah jadi teh, sekarang mereka bilang jangan teh, air panas saja, jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi,” terangnya,

Sepakat Lakukan Joint Surveyor

Syarat kedua yang diungkap Bahlil adalah adanya joint surveyor, di mana tugasnya untuk memastikan kualitas BBM.

Baca Juga: 20.000 Fresh Graduate Dapat Kesempatan Magang Bergaji UMP, Pemerintah Siapkan Rp198 Miliar

“Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut kualitas, disepakati melakukan joint surveyor, dari barang belum ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana,” tuturnya.

Kesepakatan Harga BBM

Mengenai harga, Bahlil menegaskan bahwa ada kesepakatan harga yang tidak merugikan berbagai pihak.

“Pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair, nggak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka,” paparnya.

Lebih lanjut, harga BBM akan merujuk pada harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Baca Juga: Rekam Jejak Erick Thohir Mulai dari Inter Milan hingga Dipercaya Menjadi Menpora

“Stabil (harga), harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia,” sambungnya.

Kesepakatan tersebut kapan akan dilaksanakan, kata Bahlil sudah mulai ada pembicaraan hingga rapat teknis sejak Jumat, 19 September 2025.

“Stoknya, Insya Allah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia. Stok cadangan BBM, 18 sampai 21 hari tidak ada masalah, tidak perlu ada keraguan apa-apa,” ucapnya.

“Cuma memang ada di teman-teman SPBU swasta yang cadangannya menipis,” tandasnya.

Baca Juga: Jutaan Lapangan Kerja Ditargetkan Lewat 17 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah

Halaman:

Tags

Terkini