JAKARTA-Portibinews: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu, menurut Purbaya, penyerapan anggaran harus dilaporkan kepada publik.
Oleh karena itu, Menkeu berencana untuk rutin menggelar jumpa pers bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasiona (BGN) mengenai anggaran MBG.
“Ada yang dikomplain tadi, MBG, penyerapannya rendah, saya tanya temen-temen keuangan gimana monitoringnya dia bilang bagus-bagus aja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Menkeu Purbaya saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 September 2025.
Baca Juga: Investasi Ekonomi Kreatif Tembus Rp90,1 Triliun, Menekraf Sebut Investor Kian Percaya
Soal rencana jumpa pers, Purbaya mengatakan momen itu menjadi kesempatan Kepala BGN untuk menjelaskan setiap anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan MBG.
“Ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” tambahnya.
Tak hanya program MBG, Purbaya menegaskan bahwa program lain yang penyerapannya lambat akan ada upaya untuk dipercepat.
Baca Juga: Menteri ATR Didesak Naikkan Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Tanah Bersertifikat di RI
“Program-program yang lain, akan saya sisir. Bagian-bagian lambat, akan kami percepat,” tegasnya.
Mengenai langkah percepatan, Purbaya menyatakan siap mengirim utusan untuk membantu menyusun program kerja.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on reguler basis,” papar Menkeu yang baru dilantik pada 8 September 2025 itu.
Baca Juga: Menteri ATR Didesak Naikkan Pajak 60 Keluarga Kaya Penguasa Tanah Bersertifikat di RI
MBG sendiri merupakan program prioritas yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan anggaran awal Rp71 triliun dan mendapat suntikan Rp50 triliun untuk percepatan, sehingga total memiliki anggaran Rp121 triliun.