JAKARTA-Portibinews: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tentang pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK.
Airlangga mengungkapkan bahwa dengan pembentukannya secara resmi, diharapkan kesejahteraan pekerja dan kesempatan bekerja akan terus dibuka selebarnya-lebarnya.
Mantan Ketum Partai Golkar itu juga membeberkan arahan yang diterima dari Presiden Prabowo.
“Kemarin, Bapak Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas dan menenangkan, beliau menyampaikan pemerintah bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ucap Airlangga di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Senin, 1 September 2025.
Baca Juga: Mendag: Waralaba Lokal Lebih Banyak, tapi Gaungnya Kalah dari Merek Asing
Ia juga mengingatkan harapan Prabowo untuk menjaga persatuan nasional dan tidak mudah untuk diadu domba oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut mengklaim kondisi ekonomi Indonesia yang masih di jalur yang aman.
“Pertumbuhan ekonomi kita masih berada di dalam jalur yang positif, harapan kami para emiten, para anggota bursa, investor memahami tentunya apa yang hari ini terjadi terkait dengan aspirasi itu dijamin dalam negara demokrasi dan tentunya kita berharap bahwa aspirasi ini dapat dijalankan dengan metode yang baik,” terangnya.
Baca Juga: Apple akan Bangun AkadBaca Juga: Mendag: Waralaba Lokal Lebih Banyak, tapi Gaungnya Kalah dari Merek Asingemi Developer Baru di Jakarta, Target Bekali 1.000 Pelajar per Tahun
Airlangga juga memastikan bahwa rencana investasi tidak akan terganggu dengan situasi yang terjadi saat ini.
“Kami mendorong dan mengimbau para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis,” ujar Airlangga lagi.
“Kami punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini untuk mempertahankan roda perekonomian agar penciptaan lapangan kerja dan mereka yang bekerja tetap terjaga,” tuturnya.
Menurutnya, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.