JAKARTA-Portibinews: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang belakangan menuai sorotan publik.
Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan pentingnya kelestarian lingkungan dan menyerahkan sepenuhnya proses perizinan kepada kementerian teknis yang membidangi.
"Di kementerian itu masalah teknis, itu sudah diberikan izin sejak lama," ujar Jokowi saat kepada wartawan, dikutip Sabtu 14 Juni 2025.
Baca Juga: Mantan Menteri Kelautan era SBY Jadi Sosok di Balik Izin Tambang PT KSM yang Kini Dicabut Prabowo
Ia juga menyampaikan, perpanjangan izin tambang nikel menjadi tanggung jawab kementerian terkait.
Kawasan Raja Ampat selama ini dikenal sebagai ikon pariwisata Indonesia di wilayah timur dengan kekayaan alam bawah laut yang luar biasa.
Namun demikian, tambang nikel di wilayah tersebut justru dianggap mengancam kelestarian lingkungan.
Jokowi pun tak menutup mata terhadap kekhawatiran publik terhadap isu lingkungan tersebut.
Baca Juga: Komisi III DPR Tolak Wacana Legalisasi Kasino: ‘Belum Waktunya, Kultur Kita Berbeda’
Meski mengaku belum melihat langsung dampak kerusakan yang ditimbulkan, ia menyatakan siap mendukung pencabutan izin jika terbukti merusak alam.
"Ya saya belum lihat lapangannya seperti apa, tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya disetop, kalau perlu dicabut ya dicabut," tegasnya.
Sejauh ini, pemerintah telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang dinilai bermasalah di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham.
Keputusan ini diambil sebagai langkah tegas pemerintah dalam menangani aktivitas pertambangan yang tak memenuhi standar lingkungan.
Baca Juga: Terkait Usulan Pemakzulan Gibran, Jokowi Klaim Presiden dan Wapres di Indonesia Itu Sepaket