JAKARTA-Portibinews: Program siswa nakal di Jawa Barat (Jabar) dikirim ke barak milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang hangat diperbincangkan sebagian publik Tanah Air.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi telah menerapkan program pendidikan karakter Pancawaluya bagi para siswa yang tergolong nakal di Purwakarta dan Bandung.
Terkini, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi itu mendapatkan sorotan khusus dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Baca Juga: Richard Lee Mengaku Jadi Korban Penggelapan Uang Aldy Eks Coboy Junior
Komisioner KPAI, Jasra Putra menuturkan pihaknya telah meminta Pemprov Jawa Barat khususnya Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi menyeluruh dalam merumuskan program siswa yang dididik ke barak TNI.
Jasra menyebut, pendidikan karakter Pancawaluya bagi para siswa yang terlibat tawuran hingga kecanduan gawai di Jabar, cukup dilakukan dalam satu tahap.
"Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa, yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini," ujar Jasra dalam konferensi pers secara virtual, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Baca Juga: Aldy Maldini Dituduh Gelapkan Uang Fans, Ini Kronologinya
"Dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak," sambungnya.
Terkait hal itu, Jasra melanjutkan, Pemprov Jabar perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku para siswa yang dididik di Barak TNI.
Jasra menyebut, terdapat peran orang tua dan sekolah yang dapat mendukung kedisiplinan karakter para siswa setelah mengikuti program Dedi Mulyadi itu.
Baca Juga: Pilu Anak Korban Ledakan Amunisi di Garut, Tepis Dugaan Ayahnya Jadi Pemulung Sisa Bahan Peledak
"Pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial," terangnya.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan perlindungan anak di wilayah masing-masing," tutup Jasra.