Baca Juga: Saat Ganjar Menginap di Rumah Warga Cianjur, Disambut Antusias dan Diajak Mayoran
Pemko Medan juga diminta agar melihat RUU ASN dari sisi positif untuk kepentingan para guru honor dan tenaga teknis sekolah. Diharapkan, setiap aturan yang ada tidak mempersulit guru dan tenaga teknis untuk diangkat menjadi PPPK. Sebaliknya, payung hukum tersebut diharapkan bisa memudahkan mereka untuk diangkat menjadi PPPK.
“Lalu kami juga meminta agar Pemko Medan segara membuka formasi untuk guru PJOK,” tuturnya.
Usai pertemuan itu, Kepala BKPSDM Kota Medan Sutan Tolang Lubis mengatakan, tahun ini Pemko Medan buka formasi PPPK sebanyak 705 orang, diantaranya 608 tenaga guru dan 97 tenaga kesehatan.
Baca Juga: Saat Ganjar Menginap di Rumah Warga Cianjur, Disambut Antusias dan Diajak Mayoran
“Masalah pengangkatan PPPK, tentunya kita tetap akan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua FGTT Kota Medan berharap agar DPRD Medan terus mengawal Peraturan Pemerintah (PP) terkait agar tidak merugikan para guru dan tenaga teknis sekolah dengan memprioritaskan mereka yang telah mengabdi lama, termasuk para eks K2.
Baca Juga: Saat Ganjar Menginap di Rumah Warga Cianjur, Disambut Antusias dan Diajak Mayoran
“Kita berharap DPRD Medan dapat terus mengawal drafnya agar tidak ada poin yang merugikan para guru dan tenaga teknis sekolah,” pungkasnya.
Penulis: herizal