PAPUA-Portibinews:Guna penguatan dibidang ketahanan pangan, pemerintah mengupayakan lakukan berbagai terobosan serta inovasi.
Presiden Joko Widodo dalam peninjauan langsung ladang jagung di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Juli 2023 lalu mengaku gembira melihat kemajuan ladang yang baru pertama kali digunakan dan diolah untuk menanam jagung.
Meski baru, ladang tersebut diperkirakan dapat menghasilkan panen jagung melebihi standar nasional.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tegaskan Untuk Cawapres Ganjar Dapat Diumumkan Kapan Saja
“Kira-kira (hasilnya) 7 ton per hektarenya, karena standar nasionalnya 5,6 ton per hektare, ini sudah 7 (ton) karena memang saya melihat tanahnya sangat subur tapi airnya perlu dikelola dengan baik,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyebut bahwa harga jual dari panen jagung di kawasan tersebut cukup tinggi, berkisar Rp 5.000-Rp 6.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga pokok produksi (HPP).
Baca Juga: Jambore Remaja Masjid Tumbuhkan Ukhuwah Islamiyah dan Persaudaraan
Menurut Presiden, harga tersebut dapat memberikan keuntungan besar bagi petani.
“Saya kira sudah untungnya gede. Artinya kalau 7 ton per hektare kali Rp 6 ribu berarti sudah Rp 42 (juta) per hektare. Hati-hati. Kalau kita punya 1.000 (hektare) berarti Rp 42 miliar, gede banget untuk hanya 3 bulan atau 100 hari,” jelasnya.
Presiden juga menyebut bahwa jika produktivitasnya tinggi, lahan jagung tersebut diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, khususnya Indonesia Timur.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tegaskan Untuk Cawapres Ganjar Dapat Diumumkan Kapan Saja
“Ini untuk Indonesia Timur nanti kalau memang ini sudah betul karena produktivitasnya tinggi di atas 7 ton, misalnya masyarakat akan berbondong-bondong pasti akan mau ke sini,” tutur Presiden.
Saat berbincang dengan awak media, Presiden Jokowi juga sempat menugasi Syahrul untuk menyiapkan sistem pengelolaan lumbung pangan.
Baca Juga: Banjir lahar dingin dilereng Semeru Jembatan Banyak yang Putus
Dengan demikian, pengelolaan nantinya bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.